oleh

SIDANG KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN LAPANGAN MERDEKA KOTA SOLOK, SAKSI SERET NAMA WAKIL WALI KOTA

Sidak Nusantara – Pengadilan Negeri (PN) Padang gelar sidang pemeriksaan saksi Kasus Korupsi Pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok, Senin (08/06).
Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Ketua Tim Pokja, anggota tim pokja , Foswati Erfita,ST.Msi PPTK Proyek Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok serta 3 (tiga) orang dari pihak konsultan proyek.
Dalam persidangan pemeriksaan saksi ini, yang menarik perhatian sidang ketika saksi PPTK ditanya oleh hakim dengan tegas ia menyebut nama Wakil Walikota Solok terlibat dalam persoalan proyek Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok.
“Kenapa proyek ini dipindah tangankan pada pihak lain dari Ir Saibin ke Romi Sani Saputra ” tanya hakim.
Dijawab oleh saksi Foswati, semua ini hasil kesepakatan sewaktu pertemuan di rumah dinas Wakil Walikota pak, ujar saksi Foswati.
Saksi juga mengatakan bahwa pengalihan pekerjaan tersebut pada Romi Sani Saputra adalah atas usul dari Wawako.
Kronologis dari kasus ini adalah sebagai berikut :
Dalam Surat Dakwaan dijelaskan bahwa tersangka Syofia Handayani, KPA di Dinas Perkim dan sebagai PPK Proyek pembangunan Tribun Lapangan Merdeka, bersama dengan Jaralis yang saat itu sebagai Pengguna Anggaran (PA) diduga telah melakukan mark up volume pekerjaan. Syofia bersama Jaralis menyetujui bobot pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana proyek sebesar 93,00%. Sementara dalam pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan baru mencapai 84,304%.
Pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan, meski sudah diberikan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan sampai 50 hari tersangka tidak memutus kontrak. Apabila pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu yang di tentukan maka kontrak baru akan di putus dan jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan lagi.
Perbuatan kedua, tersangka diduga melawan hukum, memperkaya orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi, akibatnya negara dirugikan sekitar Rp1.038.072.053,00 sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Sumbar dengan nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019.
Bagikan :

Komentar

Berita Lain