oleh

TEKAD SERIUS PEMERINTAH UNTUK MEMBAWA INDONESIA PULIH DARI KRISIS PANDEMI DAN EKONOMI YANG BERKEPANJANGAN DI IMPLEMENTASIKAN DENGAN MEMBENTUK GUGUS TUGAS

Sidak Nusantara – Tekad serius pemerintah untuk membawa Indonesia pulih dari krisis pandemi dan ekonomi yang berkepanjangan diimplementasikan dengan membentuk gugus tugas guna mempercepat proses pemulihan pandemi Covid-19 sekaligus membangkitkan kembali ekonomi nasional. Gugus Tugas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, dibantu oleh Menko Perekonimian Airlangga Hartarto. Pembentukan gugus tugas ini tak hanya akan mengintegrasikan program perang melawan covid-19 yang sudah dilakukan seluruh instrumen pemerintah sejak pandemi ini merebak pada April lalu dan Program Pemulihan Ekonomi.

Sedangkan untuk pelaksana harian, Presiden menunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai ketua pelaksana gugus tugas tersebut. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pemulihan Covid-19 dan Ekonomi Nasional akan mengambil peran dalam mensinergikan sekaligus mengorkestrasi seluruh Kementerian di Kabinet Indonesia Maju jilid II ini dalam mengaplikasikan program-program terkait penanganan virus Corona dan upaya pemulihan ekonomi. Penunjukan Erick Thohir murni didasari pertimbangan utama bahwa BUMN menggerakkan sepertiga perekonomian nasional yang mencakup berbagai bidang usaha langsung ke pelayanan publik, dan bergerak di bidang ekonomi juga kesehatan.

“Ini tanggung jawab yang besar karena pertaruhannya sangat tinggi. Di antara pilihan gagal atau berhasil, sudah tentu kita akan komitmen untuk berhasil. Harus yakin itu. Ada banyak negara yang sukses, menekan virus dan ekonominya mulai bangkit. Itu bisa ditiru. Tapi ada juga yang terkena resesi. Itu juga harus dijadikan contoh supaya kita tidak mengalami. Jika kita bersama, pasti kita bisa,” ujar Erick Thohir. Yang pasti, misi yang diemban Gugus Tugas Pemulihan ini tidak mudah. Di depan ada tantangan antara mengatasi dampak dari jumlah positif Covid-19 di Tanah Air yang masih tinggi dan di sisi lain, menghidupkan sektor ekonomi yang harus bergeliat dengan segala pembatasan mobilitas, aturan protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat, pengetatan anggaran demi efisiensi, serta pengaruh besar dari lingkungan global.”Sama seperti dua tahun lalu, saat kita menggelar Asian Games 2018.

@kementerianbumn

Bagikan :

Komentar

Berita Lain