oleh

MENTERI BUMN Erick Thohir MENEMUI WAKIL PRESIDEN KH Ma’ruf Amin

Sidak Nusantara – Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menemui Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada Jumat (11/9). Dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden, Erick Thohir melaporkan tentang vaksin halal.
“Saya melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden tentang proses vaksin halal yang harus menjadi prioritas untuk kita dan sekaligus melaporkan progress perkembangan vaksin,” ujar Ketua KPCPEN, Erick Thohir.

Dalam laporannya kepada Wapres KH Ma’ruf Amin, Erick mengatakan Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir tahun 2020 dan 300 juta dosis untuk 2021. Erick menyampaikan vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama beberapa BUMN farmasi dengan lembaga dan instansi farmasi mancanegara seperti PT Bio Farma (Persero) dengan Sinovac Biotech yang berasal dari Cina. Sinovac sendiri sudah berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini apabila proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar. Sedangkan untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia.

Selain itu, Erick juga melaporkan bahwa PT Kimia Farma (Persero) Tbk juga telah menggandeng perusahaan asal UEA, Grup 42 (G42) dan akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020, ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis yang akan diterima Indonesia pada akhir kuartal I-2021.
“InsyaAllah, akhir tahun ini ada 30 juta (vaksin) dan tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta,” ucap Erick.

Erick mengingatkan jumlah tersebut dirasa belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia. Erick menjelaskan proses vaksinasi diperlukan dua kali suntikan untuk setiap individu sehingga dari jumlah tersebut, baru hanya memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang saja. Karenanya, Pemerintah juga melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer.
(1/2)

@kementerianbumn

Bagikan :

Komentar

Berita Lain