oleh

POINTER SINGKAT KLASTER UMKM DALAM UU CIPTAKER

-Nasional-137 views

Sidak Nusantara – UU Ciptaker dalam konsep omnibus law sangat memperhatikan masyarakat kecil, seperti memprioritaskan para pelaku UMKM.

Pada klaster UMKM, dengan telah disahkannya menjadi UU, maka semua kriteria UMKM dalam berbagai UU dihapus. Omnibus law ini menetapkan satu defenisi dan kriteria tunggal yang jadi rujukan tentang UMKM.

Bagi produk UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal, biayanya ditanggung pemerintah. Dalam regulasi lama, semua jenis usaha dikenai biaya sertifikasi halal. Kemudian otoritas pemeriksa produk halal yang dulu hanya MUI, kini ormas dan perguruan tinggi bisa memeriksanya. Namun, fatwa tetap dari MUI.

Soal izin usaha, dalam regulasi lama, izin usaha jadi basis kegiatan usaha. Kini, dengan UU Ciptaker, izin usaha hanya diberlakukan bagi usaha berisiko tinggi. Sedangkan, usaha berisiko rendah seperti UMKM cukup mendaftar saja.

Begitu juga di sektor koperasi, UU Ciptaker memberi kemudahan, yaitu hanya dengan tiga anggota sudah bisa membentuk koperasi. Bahkan, koperasi dibolehkan membentuk usaha ekonomi syariah. Dalam regulasi sebelumnya, pendirian koperasi minimal 20 orang.

RUU Cipta Kerja setelah disahkan, harus menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Indonesia. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan tenaga kerja/buruh terlindungi hak-haknya secara konstitusional. Pembangunan ekonomi, tumbuh merata secara nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

RUU Cipta Kerja merupakan tonggak sejarah evaluasi dan penataan sistem perizinan berusaha di Indonesia secara terpadu. Diharapkan dengan adanya UU ini menjadi tonggak awal penataan atau reformasi undang-undang di bidang lainnya.

@dpr_ri

Bagikan :

Komentar

Berita Lain