oleh

KONFERENSI PERS DIT RESKRIMUM POLDA JABAR TERKAIT KASUS KERUMUNAN DI MEGAMENDUNG

Sidak Nusantara – Dir Reskrimum Kombes. Pol. CH Patoppoi, S.St.M.K., S.H. didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si. laksanakan Konferesi Pers terkait pelanggaran Protokol Kesehatan dalam kegiatan di Megamendung, Kamis (26/11/2020).

Kegiatan dilakukan setelah Personel Dit Reskrimum Polda Jabar lakukan gelar perkara dan memeriksa sebanyak 12 orang dalam rangka penyelidikan sejak sepekan lalu.

“Kita sudah minta klarifikasi 15 orang, dari seluruhnya, 12 orang hadir, tiga orang tidak hadir, dua orang tanpa keterangan, satu tidak hadir karena terkonfirmasi Covid-19, penyidik juga sudah mengundang ahli epidemiolog, penyidik juga menganalisa CCTV di TKP (tempat kejadian perkara),” Ujar Dir Reskrimum Polda Jabar.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, menemukan fakta bahwa pada saat adanya kegiatan di Kab. Bogor yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Adapun kegiatan itu berlangsung di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Jumat (13/11) lalu. Kegiatan itu berlangsung dengan berkerumunannya warga.

Dalam penerapan PSBB pra AKB itu, menurutnya ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh warga ketika menggelar kegiatan yang mengundang masyarakat.

Di antaranya yakni pondok pesantren boleh beroperasi, namun tidak bisa dikunjungi. Kemudian kegiatan pertemuan boleh dilakukan namun pengunjung harus dibatasi 50 persen dari total kapasitas, atau maksimal sebanyak 150 orang.

“Kemudian kegiatan itu diatur bahwa maksimal waktunya tiga jam, dan penyelenggara wajib membuat surat pernyataan siap mematuhi aturan, kepada Satgas Covid-19, itu aturan di Bogor,” Ujarnya.

Namun fakta di lapangan pada kegiatan Rizieq Shihab, menurutnya seluruh aturan itu diduga dilanggar. Mulai dari jumlah orang, waktu acara, hingga penyelenggara tidak membuat surat pernyataan kepada Gugus Tugas Covid-19 Bogor.

Maka dari itu, dalam kegiatan ada peristiwa tindak pidana berupa ada upaya menghalang-halangi upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19, serta dugaan pelanggaran penyelenggara kekarantinaan kesehatan.

humaspolda.jabar

Bagikan :

Komentar

Berita Lain