oleh

KAPOLDA JABAR KUNKER SEKALIGUS SILATURAHMI KE KANTOR KPU KABUPATEN SUKABUMI

Sidak Nusantara – Kapolda Jabar Irjen Pol.Drs. Ahmad dofiri, M.Si Didampingi Pangdam III Siliwangi & Kajati Jabar Telah Melaksanakan Kegiatan silaturahmi ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Jum’at(04/12/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jabar memberi pesan kepada seluruh tamu undangan yang hadir agar Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dapat berjalan dengan aman, lancar serta berjalan sukses tanpa ekses.

Selain itu juga Kapolda Jabar menyampaikan bahwa siapa saja Paslon yang terpilih menjadi Bupati Sukabumi, maka akan menjadikan Kabupaten Sukabumi ini menjadi lebih maju dan berkembang. Tak hanya itu, Kapolda Jabar berharap adanya perubahan dalam berbagai hal di Kabupaten Sukabumi ini agar kedepannya lebih baik lagi. apabila Kabupaten Sukabumi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka baik juga untuk kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai.

Kapolda Jabar meminta kepada seluruh elemen yang terkait dengan pelaksanakan Pilkada dan stakeholder, bahwa sistem keamanan di wilayah yang akan melaksanakan pesta demokrasi harus tetap terjaga karena selama ini situasi keamanan di jawa barat selalu berjalan kondusif.

Disisi lain, Kapolda Jabar akan menindak tegas bagi para oknum yang melanggar protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih ada. Beliau menuturkan “jangan sampai kejadian di daerah lain terulang kembali di wilayah hukum Polda Jawa barat” karena hal tersebut akan bertolak belakang dengan Undang-Undang Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Beliau (Kapolda Jabar) menjelaskan terkait pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau

humaspolda.jabar

Bagikan :

Komentar

Berita Lain