oleh

PEMKOT BEKASI RAIH TERBAIK KE-3 SE-JABAR DAN PERINGKAT KE-57 TINGKAT NASIONAL UNTUK PENILAIAN MONITORING CONTROL FOR PREVENTION (MCP)

-Nasional-115 views

Sidak Nusantara – Pemerintah Kota Bekasi berhasil menempati peringkat ketiga dari 28 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-57 Nasional dari 534 pemerintah daerah pada penilaian Progres Monitoring Control for Prevention (MCP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hingga Januari 2021. Hasil ini, merupakan laporan hasil verifikasi oleh KPK RI melalui Aplikasi jaga.id Korgah KPK RI terhadap progres MCP Periode Triwulan IV (B.12) Tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi.

Pemkot Bekasi meraih total nilai capaian 87 dari 7 indikator penilaian yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD nilai 94.5, Pengadaan Barang dan Jasa 85.14, Perizinan nilai 88.48, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) nilai 88.96, Manajemen ASN nilai 97.7, Optimalisasi Pajak Daerah nilai 64.54 dan Manajemen Aset Daerah nilai 91. Sementara untuk penilaian MCP pemerintah kabupaten ditambah satu indikator, yakni pengelolaan dana desa.
Hasil ini menempatkan Kota Bekasi di urutan ketiga Se-Jawa Barat dengan nilai 91.5.

Inspektur Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro mengatakan MCP bersifat given dari KPK yang merupakan kompilasi dari permasalahan di masing-masing Pemerintah Daerah yang sifatnya generic dan nasional serta dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah. “Alhamdulilah Kota Bekasi meraih capaian ketiga terbaik se-Jabar dan peringkat 57 Nasional MCP oleh KPK RI. Pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi menjadi prestasi bersama dan harus ditingkatkan,” ucap Widodo.
Ia pun mengatakan dampak dari pelaksanaan program pada Perangkat Daerah adalah meminimalisir peluang adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang berpotensi terjadinya korupsi.

Dilansir dari situs KPK RI, Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) adalah situs resmi platfom JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.

humaskotabekasi

Bagikan :

Komentar

Berita Lain